Wakil Ketua DPRD Kaltim minta warga taat bayar pajak

Tenggarong/Kukar (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun meminta agar masyarakat sadar untuk taat membayar pajak, sebab dana pajak untuk pembangunan daerah.

"Pajak adalah pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah untuk kemajuan pembangunan daerah atau negara," jelas Samsun saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah di Kutai Kartanegara, Selasa.

Oleh karena itu, katanya, penting mensosialisasikan Perda Tentang Pajak kepada masyarakat agar taat membayar pajak .

Diakuinya belakangan adanya kasus dugaan kasus korupsi dana pajak oleh oknum pegawai pajak membuat kepercayaan masyarakat menurun untuk membayar pajak.

Namun, Samsun menegaskan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir dan takut untuk membayar pajak. Pasalnya, pajak yang disosialisasikan diperuntukkan khusus untuk pembangunan Kaltim.

"Jadi beda dengan kasus Rafael dan Gayus di masa lalu, itu pajak-pajak besar, pajak pemerintah, jangan khawatir, pajak daerah untuk daerah," ungkap Samsun.

Menurutnya, pajak-pajak yang dikumpulkan ini sangat penting untuk membangun daerah, sehingga sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah, penting agar masyarakat taat membayar pajak.

"Sosialisasi ini memberi efek baik, terlihat dari pemasukan daerah yang semakin bertambah untuk Kaltim, ini baik untuk pembangunan," katanya saat menggelar sosialisasi Perda di Balai Pertemuan Umum Desa Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di tempat yang sama Kepala UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim Wilayah Kutai Kartanegara Akhmad Sarkawi menjelaskan betapa mudahnya melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di era digitalisasi ini.

"Jaman digitalisasi ini semua dimudahkan, pembayaran bisa dilakukan di banyak tempat seperti kantor pos, indomaret, pegadaian, M Banking, ATM. Lalu penyedia market place, dan yang terbaru scan barcode (QRIS)," bebernya.

Akhmad menambahkan, semua pemasukan pajak daerah terkait PKB dan BBNKB yang dibayarkan masyarakat langsung masuk kas daerah serta dapat dilihat secara real time, di aplikasi SimPator Bapenda Kaltim.

"Tentunya mekanisme digitalisasi ini digunakan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan," katanya.